STUDI PERBANDINGAN SISTEM POLITIK PADA NEGARA AS DENGAN THAILAND
Tugas ini di susun untuk memenuhi tugas ujian perbandingan sistem politik semester empar
Jurusan ilmu pemerintahan universitas riau
OLEH :
MUHAMMAD FAHRUROZI
NIM.0801131484
DOSEN PEMBIMBING :
ADLIN S.Sos M.si
NIP.
PROGRAM NON REGULER
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2010
STUDI PERBANDINGAN SISTEM POLITIK PADA NEGARA
AMERIKA SERIKAT DAN THAILAND
A. PENDAHULUAN
Sistem adalah kesatuan dari seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem politik adalah kesatuan dari seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara.
Pendekatan sistem politik ditujukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Pendekatan sistem politik dimaksudkan juga untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik diinspirasikan oleh sistem yang berjalan pada makhluk hidup (dari disiplin biologi).
Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari sistem-sistem lain yang ada di masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Sistem politik sendiri merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) dari kondisi real kondisi perpolitikan di suatu masyarakat.
Seperti telah dijelaskan, suatu masyarakat tidak hanya terdiri atas satu sistem (misalnya sistem politik saja), melainkan terdiri atas multi sistem. Sistem yang biasanya dipelajari kinerjanya adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem agama, sistem sosial, atau sistem budaya-psikologi. Dari aneka jenis sistem yang berbeda tersebut, ada persamaan maupun perbedaan. Perbedaan berlingkup pada dimensi ontologis (hal yang dikaji) sementara persamaan berlingkup pada variabel-variabel (konsep yang diukur) yang biasanya sama antara satu sistem dengan lainnya.
Untuk memahami sistem politik di dunia, layaknya kita memahami sistem-sistem lain, maka harus kita ketahui beberapa variabel kunci. Variabel-variabel kunci dalam memahami sebuah sistem adalah struktur, fungsi, aktor, nilai, norma, tujuan, input, output, respon, dan umpan balik. Variabel-variabel ini adalah sama antara satu sistem dengan sistem lain dengan perbedaan hanya pada dimensi ontologisnya.
B. KERANGKA TEORITIS
1. teori perbandinngan politik menurut Gabriel A. Almond
Dalam menganalisa sistem politik, prof. Almond menggunakan tiga konsep dasar yang telah dianggapnya dapat menjelaskan fenomena politik dalam suatu Negara yang mempunyai hubungan interaksi dengan masyarakat yang melingkupinya, baik masyarakat politik domestic maupun internasional. Adapun tiga konsep tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1. sistem politik
sistem disini dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya proses interaksi antara organ tertentu dengan masyarakat politik atupun lingkungannya. Dalam hubungan interaksi, tentu terdapat hubungan saling mempengaruhi dalam menentukan suatu kebijakan, seperti aspirasi masyarakat yang disuarakan sebagai tuntutan politik, sehingga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Begitupula dengan suatu organ tertentu yang juga dapat mempengaruhu proses pembuatan kebijakan, terlebih lagi ia adalah instansi Negara atau pemerintahan. Proses interaksi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:
Umumnya struktur yang dimiliki oleh suatu system politik terdapat beberapa kategori seperti, kelompok kepentingan, partai politik, badan peradilan, dewan eksekutif, legislative, birokrasi dsb. Akan tetapi struktur tersebut tidak banyak membantu dalam memperbandingakan satu system politik yang satu terhadap system politik yang lainnya terkecuali struktur politik tersebut berjalan beriringan dengan fungsi dari system politik itu sendiri, atau dengan lain kata struktur dapat efektif dan tertata sejauh fungsinya sesuai dengan system politik yang ada.
Bagan struktur politik pada umumnya.
Apabila kita bias mengetahui bagaimana bekerjanya suatu keseluruhan system, dan bagaimana lembaga-lembaga politik yang terstruktur dapat menjalan fungsi barulah analisa perpandingan politik dapat memiliki arti. Lembaga politik mempunya tiga fungsi sebagaimana yang telah digambarkan oleh prof Almond sebagai berikut;
a. Sosialisasi politik.
Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, dan yudisial tertentu.
b. Rekruitmen politik.
Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.
c. komunikasi politik.
Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam system politik.
Ketiga fungsi diatas tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan instansi Negara, akan tetapi peranannya sangat penting dalam cara bekerja system politik seperti yang terlihat dalam bagan sebagai berikut:
2. teori perbandinngan politik menurut Easton
Pasca Perang Dunia II, ilmuwan aneka bidang mulai menaruh perhatian pada usaha membangun suatu ilmu pengetahuan yang sistematis. Misalnya, pada tahun 1957, seorang sosiolog bernama Karl Mannheim membangun apa yang dinamakan sosiologi sistematis. Kemudian 6 tahun sesudahnya, ilmuwan politik Charles E. Merriam menulis suatu karya ilmiah mengenai perlunya membangun suatu studi politik yang sistematis.
Namun, usaha membangun ilmu politik yang sistematis ini diantara telah dilakukan beberapa tahun sebelum Mannheim atau Merriam menyatakan perlunya membangun hal tersebut. Salah satu upaya membangun ilmu politik yang sistematis diantaranya dilakukan oleh David Easton. Usaha Easton untuk membangun suatu ilmu politik yang sistematis terdiri atas 2 tahap, yaitu :
a. Lewat karyanya The Political System (tahun 1953)
pada karya ini, Easton menyatakan perlunya suatu teori umum dalam ilmu politik
b. Lewat karyanya A Framework for Political Analysis (1965) dan A System Analysis of Political Life (1965).
pada karya ini Easton mulai memperkenalkan konsepserta merinci konsep-konsep yang mendukung karya sebelumnya, lalu coba mengaplikasikan ke kegiatan politik konkrit.1
Melalui kedua karya tersebut, terutama yang pertama, Easton menggariskan kerangka berpikir dasar untuk mengkaji suatu sistem politik. Sifat dari kerangka berpikir tersebut adalah adaptif dan fleksibel sehingga bisa digunakan oleh aneka struktur masyarakat maupun politik. Para pengguna teori Easton dimungkinkan untuk berimprovisasi dalam melakukan penjelasan atas fenomena sistem politik.
a. Easton dalam The Political System (1953)
Easton menerjemahkan politik sebagai "proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif." Pengertian politik sebagai alokasi nilai yang bersifat otoritatif ini menandai 2 tahap pembentukan teori sistem politiknya. Perhatian pada nilai sebagai komoditas yang dinegosiasikan di dalam masyarakat merupakan titik awal berlangsungnya suatu proses politik. Namun, proses alokasi nilai ini tidaklah dilakukan secara sembarang atau oleh siapa saja melainkan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kewenangan untuk itu.
Dalam The Political System, Easton menyatakan 4 asumsi mengenai perlunya suatu bangunan pemikiran yang bersifat umum dalam mengkaji suatu sistem politik. Rincian dari asumsi Easton adalah berikut :
a. Asumsi
Ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi yang sistematis untuk mensistematisasikan fakta-fakta yang ditemukan.
b. Asumsi
Para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan, bukan parsial.
c. Asumsi
Riset sistem politik terdiri atas dua jenis data: data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan fisik (topografi, geografis), lingkungan organis nonmanusia (flora, fauna), dan lingkungan sosial (rakyat, aksi dan reaksinya).
d. Asumsi
Sistem politik harus dianggap berada dalam suatu disequilibrium (ketidak seimbangan).
Dengan keempat asumsi di atas, Easton paling tidak ingin membangun suatu penjelasan atas sistem politik yang jelas tahapan-tahapannya. Konsep-konsep apa saja yang harus dikaji dalam upaya menjelaskan fenomena sistem politik, lembaga-lembaga apa saja yang memang memiliki kewenangan untuk pengalokasian nilai di tengah masyarakat, merupakan pertanyaan-pertanyaan dasar dari kerangka pikir ini.
Selain itu, untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan padu (komprehensif), sistem politik tidak dapat dikaji secara parsial. Misalnya kita hanya mengkaji lembaga legislatif saja tanpa mengkaitkannya dengan peran lembaga eksekutif dalam melakulkan impelementasi perundang-undangan. Selain itu, Easton juga menegaskan bahwa kajian atas sistem politik harus mempertimbangan aneka pengaruh dari lingkungan. Pengaruh kondisi psikologis masyarakat, pola geografis wilayah negara, ataupun situasi yang berkembang pada level internasional harus diperhatikan pengaruhnya terhadap suatu sistem politik. Dengan kata lain, kajian atas sistem politik tidak boleh bersifat ahistoris.
Terakhir, para peneliti sistem politik harus selalu menganggap sebuah sistem politik berlangsung di dalam suatu ketidakseimbangan (disequilibrium). Justru di dalam ketidakseimbangan tersebut, alur kerja sistem politik mempunyai daya dorong. Jika tidak ada persoalan ataupun kebutuhan, maka untuk apa sistem politik itu ada dan bekerja. Setelah mengajukan 4 asumsi perlunya suatu teori politik yang menyeluruh (dalam hal ini teori sistem politik), Easton juga menggariskan 4 atribut yang perlu diperhatikan dalam mengkaji sistem politik. Keempat atribut tersebut adalah :
1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik
Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mengerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sebagainya.
2. Input-output
Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada di dalam cakupan sistem politik. Di sisi lain, dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementari konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.
3. Diferensiasi dalam system
Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan/pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang kemudian mengesahkan. DPR, KPU, lembaga kepresidenan, partai politik dan masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan undang-undangnya. Meskipun bertujuan sama yaitu memproduksi undang-undang partai politik, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam fungsi pekerjaannya.
4. Integrasi dalam system
Meskipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan), suatu sistem tetap harus memperhatikan aspek integrasi. Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang Pemilihan Umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Partai Politik dan elemen-elemen masyarakat.
Hasil pemikiran tahap pertama Easton adalah sebagai berikut :
Dalam gambar diatas, Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan oleh sebab menurut Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif, dan ini hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (decision) dan tindakan (action) yang disebut kebijakan (policy) guna mengalokasikan nilai.
Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik (political actions) misalnya pembuatan UU, pengawasan DPR terhadap Presiden, tuntutan elemen masyarkat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Dalam ”awal” kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari unit input. Input adalah "pemberi makan" sistem politik. Input terdiri atas dua jenis: Tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan (intra dan extrasocietal). Tuntutan yang sudah terstimulasi kemudian menjadi garapan pihak-pihak di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik. Di sisi lain, dukungan (support) merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki 2 corak yaitu positif (meneruskan) dan negatif (menolak) kinerja sebuah sistem politik.
Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output, yang menurut Easton berkisar pada 2 bentuk yaitu keputusan (decision) dan tindakan (action). Output ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan feedback (umpan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklis.
b. David Easton dalam A Framework for Political Analysis (1965)
Dalam tahap ke-2 bangunan teori sistem politik ini, Easton berusaha untuk lebih mendekatkan teorinya dengan dunia empiris. Dalam tahap ini Easton kembali melakukan penegasan atas hal-hal berikut :
a. Masyarakat terdiri atas seluruh sistem-sistem dan bersifat terbuka.
b. Sistem politik adalah : "Seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, dengan mana nilai-nilai dialokasikan ke dalam masyarakat secara otoritatif."
c. Lingkungan terdiri atas intrasocietal dan exstrasocietal.
Lingkungan intrasocietal bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak "di luar" batasan sistem politik tetapi masih di dalam masyarakat yang sama." Lingkungan intrasocietal terdiri atas :
a. Lingkungan ekologis (fisik, nonmanusia)
misal dari lingkungan ini adalah kondisi geografis wilayah [pegunungan, maritim, padang pasir, iklim.
b. Lingkungan biologis (berhubungan dengan keturunan ras) Misal dari lingkungan ini adalah ras arya, semit, mongoloid, ”timur”, ”barat”, skandinavia, anglo saxon, melayu.
c. Lingkungan psikologis
Misal dari lingkungan ini adalah bekas negara jajahan, bekas negara penjajah, “maju”, “berkembang”, “terbelakang”, baru merdeka.
d. Lingkungan sosial
Misal dari lingkungan ini adalah budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan kependudukan/demografis.
Lingkungan extrasocietal adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak “di luar” batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada. Lingkungan extrasocietal terdiri atas:
a. Sistem Sosial Internasional
Misal dari sistem sosial internasional adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, dan sejenisnya.
b. Sistem ekologi internasional
misal dari sistem ekologi internasional adalah keterpisahan negara berdasar benua (amerika, eropa, asia, australia, afrika), berdasar lautan (asia pasifik, atlantik), isu lingkungan seperti global warming dan berkurangnya hutan/”paru-paru” dunia
c. Sistem politik internasional
misal dari sistem politik internasional adalah PBB, NATO, ASEAN, ANZUS, Europa Union, negara-negara Asia Afrika, dan sistem-sistem politik yang khas berlaku di masing-masing negara di dunia
Pola pikir Easton 
Model arus sistem politik di atas hendak menunjukkan bagaimana lingkungan, baik intrasocietal maupun extrasocietal, mampu mempengaruhi tuntutan dan dukungan yang masuk ke dalam sistem politik. Bagan ini sesungguhnya secara mendasar adalah mirip dengan skema kerja sistem politik seperti sudah dibahas terlebih dahulu. Namun, di model arus ini Easton hendak memperjelas bahwa lingkungan intra dan extrasocietal mampu mempengaruhi mekanisme Input (tuntutan dan dukungan). Lalu, tuntutan dan dukungan dikonversi di dalam sistem politik yang bermuara pada output yang dikeluarkan oleh Otoritas. Otoritas di sini berarti lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan maupun tindakan dalam bentuk policy (kebijakan), bukan sembarang lembaga. Output ini kemudian masuk lagi ke dalam lingkungan dan demikian seterusnya seperti terjadi di skema terdahulu.
C. PEMBAHASAN
1. system politik di amerika serikat dan Thailand
a. system politik di amerika serikat
Amerika Serikat adalah federal republik konstitusional , di mana Presiden Amerika Serikat (para kepala negara dan kepala pemerintahan ), Kongres, dan peradilan berbagi kekuasaan dilindungi undang-undang kepada pemerintah nasional, dan pemerintah federal saham kedaulatan dengan negara pemerintah. Pemilihan federal dan negara umumnya berlangsung dalam sistem dua pihak , meskipun hal ini tidak tercantum dalam hukum.
Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden dan bersifat independen dari legislatif. Kekuasaan legislatif diberikan dalam dua kamar Kongres, Senat dan DPR . Cabang yudisial (atau lembaga peradilan), terdiri dari Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan federal yang lebih rendah. Fungsi peradilan itu adalah untuk menafsirkan Konstitusi Amerika Serikat dan undang-undang federal dan peraturan. Ini termasuk menyelesaikan sengketa antara cabang eksekutif dan legislatif. Pemerintah federal Amerika Serikat didirikan oleh konstitusi. Dua belah pihak, Partai Demokrat dan Partai Republik , telah mendominasi politik Amerika sejak Perang Saudara Amerika , meskipun lain pihak juga ada.
Pemerintah federal terdiri dari tiga cabang:
• Legislative : terdiri dari Senat dan DPR , yang bertugas membuat undang-undang federal , mengumumkan perang , menyetujui perjanjian, dan memiliki kekuatan impeachment , dimana dapat menghapus keduduk anggota pemerintah.
• Eksekutif : Para presiden adalah panglima tertinggi militer, bisa memveto, dan menunjuk anggota kabinet (tunduk pada persetujuan Senat) dan pejabat lain, yang mengatur dan menegakkan hukum federal dan kebijakan.
• Yudisial : terdiri dari Mahkamah Agung dan pengadilan federal , yang hakim diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Senat, menafsirkan hukum dan membatalkan yang mereka temukan inkonstitusional .
b. budaya politik dan sosialisasi politik di amerika serikat
1. budaya politik
di Negara amerika serikat masyarakatnya cenderung menganut budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi tingkatannya ketimbang subyek. di amerika serikat individu mengerti bahwa mereka adalah warga negara yang punya sejumlah hak maupun kewajiban. Hak misalnya untuk menyatakan pendapat, memperoleh pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan di sisi lain kewajiban untuk, misalnya, membayar pajak.Dalam budaya politik partisipan, sering dan merasa bebas mendiskusikan masalah politik. Mereka merasa bahwa, hingga tingkatan tertentu, dapat mempengaruhi jalannkan perpolitikan negara. Mereka pun merasa bebas dan mampu mendirikan organisasi politik baik untuk memprotes ataupun mendukung pemerintah. Jika tidak mendirikan organisasi politik, mereka pun banyak bergabung ke dalam organisasi sukarela baik bersifat politik maupun tidak. Saat mengikuti pemilu mereka cukup berbangga hati.
2. sosialisasi politik
di Negara amerika serikat sisialisasi politik yang sangat berpengaruh besar adalah sekolah Sekolah. sekolah menempati posisi penting sebagai agen sosialisasi politik. Sekolah merupakan secondary group. Di sekolahlah mereka mengetahui lagu kebangsaan, dasar negara, pemerintah yang ada, dari sekolah. Oleh sebab itu, sistem pendidikan nasional selalu tidak terlepas dari pantauan negara oleh sebab peran pentingnya ini. Selain sekolah yang berperan besar dalam sosialisasi politik di amerika serikat adalah Media Massa. Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Tidak perlu disebutkan lagi pengaruh media massa terhadap seorang individu. Berita-berita yang dikemas dalam media audio visual (televisi), surat kabat cetak, internet, ataupun radio, yang berisikan perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak mempengaruhi mereka. Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampun menyita perhatian individu oleh sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung ‘berlebihan.
b. komunikasi politik dan rekrutmen politik di amerika serikat
1. komunikasi politik
Di bandingkan dengan Negara-negara lain komunikasi politik di amerika bisa dibilang bagus karena di sana kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang politik sanga tinggi,sehingga proses komunikasi berjalan dengan lancar.
2. rekrutmen politik
rekrutmen politik di Negara amerika serikat di lakukan dengan cara sanggat demokratis. Proses rekrutmen di Negara amerika serikat di lakukan dengan cara pemilihan umum yang di ikuti oleh semua warga amerika. Warga amerika berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin dengan menggikuti ketentuan yang berlaku.
c. Partai politik dan kelompok kepentingan di amerika serikat
Konstitusi Amerika Serikat adalah diam pada organisasi politik, terutama karena sebagian besar para pendiri tidak menyukai mereka.. Namun, partai politik besar dan kecil dan kelompok segera muncul.
Dalam pemilu partisan, kandidat dicalonkan oleh partai politik atau mencari jabatan publik sebagai independen. Setiap negara memiliki kebijaksanaan yang signifikan dalam menentukan bagaimana calon yang dinominasikan, dan dengan demikian layak untuk ditampilkan di surat suara pemilu. Biasanya, calon partai besar secara resmi dipilih dalam konvensi partai atau primer, sedangkan partai kecil dan Independen diperlukan untuk menyelesaikan proses petisi.
1. partai politik
Sejak 1790-an, negara ini telah dijalankan oleh dua partai besar.. Amerika Serikat tidak memiliki sistem parlementer, di mana pemerintahan koalisi terbentuk setelah pemilu, sehingga koalisi terbentuk sebelum pemilu di bawah payung organisasi partai. Dengan tidak adanya sistem parlemen, pihak ketiga tidak dapat berkembang. Sejak Perang Saudara, dua partai besar telah disebut partai Republik dan Demokrat. Banyak partai politik kecil atau ketiga muncul dari waktu ke waktu. Mereka cenderung menjadi sarana untuk melakukan advokasi kebijakan yang akhirnya diadopsi oleh dua partai politik besar. Partai Sosialis, dan Partai Kerakyatan selama beberapa tahun memiliki kekuatan lokal yang cukup besar, dan kemudian memudar. Saat ini, Partai Libertarian adalah pihak ketiga yang paling sukses.
2. kelompok –kelompok kepentingan
Salah satu jenis kelompok kepentingan swasta yang telah tumbuh dalam jumlah dan pengaruhnya dalam beberapa tahun terakhir adalah komite aksi politis atau PAC.. Ini adalah kelompok-kelompok independen. PAC saat ini jumlah mencapai ribuan.
d. birokrasi di amerika serikat
di amerika serikat Globalisasi tak hanya menuntut peningkatan peran sektor swasta, tetapi juga menuntut sektor publik untuk memperbaiki kinerjanya dalam rangka melayani kebutuhan Berkenaan dengan orientasi baru birokrasi yang lebih melihat ke pasar, kelak diharapkan keputusan didasarkan pada analisis Iogis dan melihat secara jeli implikasi dari kebijakan pro-pasar untuk legitimasi birokrasi publik, moralitas, dan motivasi pegawainegeri, serta mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya bagi penduduk. Untuk itu,pembuat kebijakan mempertimbangkan perbedaan mendasar antara sektor public dan sektor swasta dalam hal tujuan, struktur, norma-norma, meneliti secara kritis pelaksanaan ekonomi, sosial, dan keuntungan serta kerugian administrasi dalam transisi birokrasi, mengidentifikasi siapa saja yang diuntungkan dan siapa yang tidak diuntungkan dari perubahan birokrasi.
3. sistem politik di Thailand
Politik Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis , dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara . peradilan independen dari eksekutif dan legislatif.
a. politik Konstitusi
Jatuhnya kerajaan Sukhothai sehingga berdirinya kerajaan Ayutthaya (sangat memuja raja). Pada saat itu Militer dan sipil menjadi terpisah, sentralisasi pemerintahan.Sebuah kudeta tidak berdarah terjadi tahun 1932, menuntut monarki berdasarkan konstitusi.Raja Prajadhipok menyetujui penghapusan monarki absolut dan memberlakukan sistem pemerintahan berlandaskan konstitusi. Sebelum Revolusi 1932, kerajaan tidak memiliki konstitusi tertulis.. raja adalah pencetus semua hukum dan kepala pemerintah.. Pada tahun 1932 konstitusi tertulis pertama diresmikan, diharapkan menjadi pedoman yang paling penting dari kerajaan. Setelah terjadinya kudeta Konstitusi resmi pertama dihapus, yang baru diresmikan. Konstitusi selalu dianggap sebagai simbol dari 'demokrasi' di Thailand. Konstitusi pertama Thailand ditandatangani pada 10 Desember 1932.
1. Sistem Check-and-Balance
Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama.Sebagai Kepala Negara, Raja melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen: kekuasaan eksekutifnya melalui cabinet: kekuasaan yudisial melalui pengadilan.Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk memperingatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atas nama kebaikan rakyat.Badan legislatif Thailand adalah bikameral.500 anggota legislatifnya (anggota parlemen) dipilih secara populer. Menduduki jabatan selama 4 tahun.400 anggota berasal dari daerah (dipilih langsung oleh konstituennya; masing-masing mewakili sekitar 150.000 orang) 100 anggota berasal dari partai (dipilih secara tdk langsung oleh persentase suara yang diterima partai).Senat terdiri dari 200 kursi.Senator Thailand dipilih langsung untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2000 (sblmnya diangkat oleh Raja atas rekomendasi Dewan Menteri). Menduduki jabatan selama 6 tahun. Lembaga eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri (sejak amandemen konstitusi 1992 harus anggota parlemen).Kabinet bertanggungjawab atas administrasi 14 kementerian, dan Kantor Perdana Menteri.
2. Pemerintah
Panitia kabinet yang lebih kecil dibentuk untuk menyeleksi proposal dari berbagai kementerian sebelum dimasukkan ke kabinet besar/full cabinet.Panitia tersebut juga bisa diberi tugas oleh PM untuk memeriksa proyek atau kebijakan. Kantor perdana mentri adalah sebuah badan sentral, yg sejajar dgn kementerian. Tanggungjawab utamanya memformulasikan kebijakan nasional.
b. budaya politik dan sosialisasi politik di thailand
1. budaya politik
Budaya politik di Negara Thailand masyarakatnya cenderung menganut budaya subjektif, Budaya politik subyek adalah budaya dimana individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Individu yang berbudaya politik subyek juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi sifatnya pasif. Mereka kerap mengikuti berita-berita politik tetapi tidak bangga atasnya, dalam arti, secara emosional mereka tidak merasa terlibat dengan negara mereka. Saat mereka tengah membicarakan masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman oleh sebab mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja. Di ujung yang lain, saat berhadapan dengan institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa.
2. sosialisasi politik
di Negara Thailand agen sosialisasi politik yang paling berperan besar adalah keluarga. Keluarga merupakan primary group dan agen sosialisasi utama yang membentuk karakter politik individu oleh sebab mereka adalah lembaga sosial yang paling dekat. Peran ayah, ibu, saudara, memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap pandangan politik satu individu. Tokoh taksin sinawarta misalnya, anak-anak memperoleh nilai-nilai pengetahuan tokoh melalui ayah dan ibunya. Cerita-cerita tersebut menumbuhkan kesadaran dan semangat anak-anak untuk mendukung taksin menjadi perdana mentri.
c. komunikasi politik dan rekrutmen politik di Negara thailand
1. komunikasi politik
komunikasi politik di Negara Thailand berjalan kurang lancar, banyaknya kudeta dan demonstrasi menunjukkan bahwasanya masarakat thailand kurang puas terhadap kinerja para pejabat pemerintahan, itu semua di sebabkan oleh kurang pahanya masyarakat terhadap kebijakan yang di keluarkan oleh pemeritah atau kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah.
2. rekrutmen politik
rekrutmen politik di thailand cenderung menganut KKN, penyeleksian pejabat Negara cenderung nepotisme, para pejabat kebenyakan di kuasai oleh para sanak saudara raja, perdana mentri dan para pejabat tinggi Negara. Kurang demokratis tersebutlah yang menyebabkan masyarakat marah dan banyak melakukan dudeta dan demonsrtasi, mereka merasa tidak puas dengan hasil kerja para pejabat Negara.
d. Partai Politik
Menganut sistem multi partai. Pemilu pertama (1997) dilangsungkan di bawah “Konstitusi Rakyat”; pemerintahan koalisi.Pemilu 2005, Partai TRT memperoleh 377 kursi (dr 500 kursi di Majelis Rendah), menjadikannya “pemerintahan satu partai”.
e. Perkembangan Politik
Pemilu pertama dibawah Konstitusi 1997 berlangsung pada 6 Januari 2001 (people’s constitution); jumlah pemilih 69.95%.Partai Thai Rak Thai (TRT) – didirikan 1999 oleh Thaksin Shinawatra meraih 248 kursi. Pada 9 Februari 2001, Thaksin dilantik sbg Perdana Menteri. Thaksin memimpin koalisi pemerintahan (TRT, Chart Thai Party, New Aspiration Party). Pemilu tahun 2005: jumlah pemilih 72.3%. TRT meraih 10.130.251 suara (60.66%; 377 kursi dr 500 kursi di parlemen). Democratic Party (DP) meraih 3,062,184 suara (18.34%; 96 kursi). Chart Thai Party (TNP) meraih 1,902,470 suara (11.39%; 25 kursi). Mahachon Party (PP) meraih 1,382,858 suara (8.28%; 2 kursi di parlemen) dan pada Hasil Pemilu Legislatif Thailand 2006 tidak sah berdasarkan MK Thailand.
f. Sistem pemilu di Thailand
Sejak Pemilu 1933 hingga Pemilu terakhir, perubahan-perubahan sistem Pemilu dilakukan pada tiga hal, yaitu:
4. Metode pemungutan suara, (voting) secara tidak langsung hanya sekali diterapkan pada Pemilu pertama (ke-1). Dalam metode ini, pemilih di setiap provinsi memilih wakil pada tingkat sub-distrik (tambon), yang lalu memilih seorang anggota dewan dari provinsi itu. Sejak Pemilu kedua dan seterusnya, metode voting diubah menjadi langsung, yaitu pemilih memilih anggota DPR secara langsung;
5. Penetapan konstituensi, pada Pemilu ke-1 diterapkan sistem MMC, Pemilu ke-2 hingga ke-4 digunakan sistem SMC. Pada Pemilu ke-5 hingga ke-9, sistem yang diterapkan kembali ke MMC. Sistem MMC kecil digunakan pada Pemilu ke-10 hingga terakhir di bawah sistem lama pada 1996 ;
6. Syarat pencalonan berubah dari waktu ke waktu. Usia minimum seorang kandidat bervariasi antara 20 hingga 30 tahun, sebelum ditetapkan 25 tahun pada pemilu ke-10 dibawah konstitusi 1974. Konstitusi ini untuk pertama kalinya juga mewajibkan seorang calon untuk menjadi anggota sebuah partai politik. Konstitusi 1978 (dari Pemilu ke-12 hingga ke-15) menambahkan bahwa setiap partai politik harus mengajukan sekurang-kurangnya setengah jumlah kandidat DPR dari sluruh jumlah kursi DPR. Pada pemilu ke-16 (1991) hingga ke-19 mengubah syarat ini dengan menetapkan bahwa setiap partai harus mengajukan sekurangnya sepertiga jumlah kandidat untuk seluruh jumlah kursi DPR .
g. Problem Politik dan Demokrasi Thailand
Problem politik di Thailand semenjak penerapan Monarkhi Konstitusional tahun 1932, adalah upaya kudeta yang dilancarkan oleh militer. Alasan klise yang biasa digunakan militer untuk melancarkan kudeta, di negara manapun, umumnya sama, yakni ingin menggantikan pemerintahan sipil yang lemah, menyeleweng dan korup. Di Thailand sendiri tercatat sudah ada 40 pergantian perdana menteri, dengan 25 figur perdana menteri, 25 kudeta dan percobaan kudeta. Jika dihitung 20 tahun terakhir sejak Prem Tinsulanonda hingga Thaksin, sudah ada 12 kali pergantian perdana menteri, dengan delapan orang perdana menteri dan tujuh kudeta serta percobaan kudeta. Dari catatan tersebut, pertanyaan yang segera muncul adalah, apa yang menyebabkan militer merasa bahwa mereka lebih mampu menghilangkan korupsi daripada sipil? Sebab, pengalaman di banyak negara memperlihatkan bahwa pemerintahan militer yang menggantikan pemerintahan sipil itu juga tidak dapat membebaskan dirinya dari korupsi dan penyelewengan kekuasaan.
h. birokrasi di Thailand
di Thailand, munculnya peran birokrasi publik adalah untuk memfasilitasi kebijakan pro-pasar seperti privatisasi dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sektor swasta seperti business licensing, perdagangan internasional, dan pengawasan fiskal. Perubahan birokrasi di Thailand belakangan ini juga lebih menempatkan dirinya sebagai katalisator untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi yang civil service-nya berperan sebagai pendukung dan bukannya pemimpin. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa perubahan birokrasi itu menekankan perlunya keterbukaan struktural untuk memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan perubahan inovasi. Meski demikian, administrasi, antara lain karena stabilitas politik dan kerja sama yang baik antara birokrasi dan pemimpin politik.
D. KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa system politik yang ada di dua Negara tersebut memiliki perbedaan di antaranya:
1. Amerika Serikat adalah federal republik konstitusional, di mana Presiden Amerika Serikat para kepala negara dan kepala pemerintahan sedangkan di negara Politik Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis , dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara
2. amerika serikat hanya memiliki 2 partai yaitu partai republic dan democrat sedangkan di thailan menganut system multipartai
3. amerika serikat terdiri dari benyak Negara bagian sedangkan di Negara Thailand tidak.
4. di Negara thailan sering terjadi kudeta sedangkan di amerika serikat hamper tidak pernah terjadi kudeta kekuasaan. Kudeta militer yang kerap terjadi, menunjukkan masih kentalnya egoisme pimpinan militer sekaligus pemerintahan sipil dalam memimpin dan menghendaki berjalannya sistem pemerintahan yang demokratis di Thailand. Gambaran dinamika sosial-politik di Thailand menunjukkan bahwa demokrasi yang diharapkan mempu membawa kesejahteraan rakyat, akan sulit berjalan di atas sistem otoriter dan egoisme militer atas sipil. Dengan demikian, nampaknya kehidupan demokrasi di Thailand akan makin sulit jika tidak ada perubahan berarti yang mampu merubah sistem dan perilaku pemimpin negara.
5. di Negara amerika serikat agen sosialisasi politik yang paling berperan adlah sekolah dan media massa sedangkan di thailan yang paling berpera adalah keluarha
6. budaya politik yang di anut amerika serikat adalah budaya partisipan sedangkan di thailan menganut budata subjektif
7. komunikasi politik di amerika serikat berjalan dengan lancar di sebabkan oleh kesadaran masyarakatnya untuk mendaptkan pendidikan politik
8. proses rekrutmen politik di amerika serikat sanggat demokratis sedangkan di Negara Thailand cenderung nepotisme.
DAFTAR PUSTAKA
Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm (Boulder, Colorado: WestView Press, 1981) pp.145-82.
"http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Thailand"
Ron Corben, Politik Thailand Berubah Drastis, Asia Calling, January 26th, 2008
Michael Barone dan Richard E. Cohen. The Almanac of American Politics, 2006 (2005)
L. Sandy Maisel, ed dan Politik. Pihak Pemilihan Umum di Amerika Serikat: sebuah Ensiklopedi 2 jilid (Garland, 1991).
http://id.wikipedia.org/wiki/Sonthi_Boonyaratkalin www.rsi.sg/malay
Terimakasih atas sharenya
BalasHapus